Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Yang Penuh Kontroversi Dan Reformasi Keamanan

JAKARTA, JOURNALPOLICE.COM - Pernyataan kontroversial dan dinilai politis dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belakangan ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan masyarakat sipil maupun pengamat. Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial

Lagi-Lagi KDRT Terjadi Oleh "Oknum Polisi" Sang Penegak Hukum

Bekasi, JournalPolice.com -  Tindak kekerasan dalam rumah tangga kini kembali terjadi di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Kali ini tak tanggung-tanggung dilakukan oleh seorang Oknum Penegak Hukum ( Polisi/Red ) yang seharusnya patuh dan taat Hukum. Tindakan ini terjadi bermula dari persoalan sepele sekedar tidak mengangkat

Satu Lapak Pelataran Pasar Klewer Solo Dijual Hingga Rp 40 Juta

JournalPolice.com,SOLO — Pedagang di pelataran Pasar Klewer Solo berharap penyidik kepolisian atau Tim Saber Pungli Solo segera menguak aktor intelektual dalam kasus dugaan penggelapan uang iuran anggota Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K)

Periksa 13 Saksi, Polisi Temukan Fakta Baru Praktik Jual Beli Los Pelataran

JournalPolice.com,SOLO — Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polresta Solo telah memeriksa 13 saksi kasus dugaan pungutan liar (pungli) berupa iuran pedagang oleh Persatuan Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K). Dari pemeriksaan 13 saksi tersebut, Tim Satgas Saber Pungli menemukan fakta baru adanya praktik jual beli los di pelataran Pasar Klewer. Kasi Penindakan Satgas

Polisi Periksa 10 Saksi soal Kasus Iuran Pedagang Pelataran Pasar Klewer Solo

JournalPolice.com,SOLO — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Solo telah memeriksa sepuluh saksi terkait masalah iuran yang melibatkan Persatuan Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K). Polisi masih mendalami soal pertanggungjawaban penggunaan dana yang dihimpun P4K dari pedagang. Kasatreskrim Polresta Solo Kompol Agus Puryadi mewakili Kapolresta Solo

Pedagang Pelataran Pasar Klewer Solo Bawa Masalah Iuran ke Ranah Hukum

JournalPolice.com, SOLO — Pedagang pelataran Pasar Klewer Solo membawa masalah iuran Rp1.000/pedagang/hari selama menempati pasar darurat di Alun-alun Utara (Alut) Keraton Solo ke ranah hukum. Pedagang terpaksa memperkarakan masalah iuran ini karena pengurus

P4K Pungut Rp3.000/pekan dari Pedagang Pelataran Pasar Klewer Solo

JournalPolice.com,SOLO — Persatuan Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K) memberlakukan pungutan senilai Rp3.000 per pekan kepada seluruh pedagang di pelataran Pasar Klewer Solo mulai Agustus ini.

P4K berdalih pungutan tersebut akan dimanfaatkan untuk operasional kegiatan paguyuban. Pungutan itu diberlakukan setelah P4K menyebar surat edaran kepada 946 pedagang yang ada di pelataran, pada Senin (31/7/2017). Surat edaran

Prabowo dan Agum Gumelar Hadiri Silaturahmi Panglima TNI

JournalPolice.com,Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar acara silaturahmi bersama purnawirawan TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Tampak hadir jajaran jenderal purnawirawan mulai dari Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno hingga Menko Polhukam Wiranto.

Dalam agenda bertema Melalui Silaturahmi Kita Mantapkan Soliditas TNI ini, mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) TNI Prabowo Subianto,

Ribuan Bidang Tanah di Wonogiri Belum Dilegalisasi

JournalPolice.com,Wonogiri — Hingga saat ini, di Wonogiri masih ada puluhan ribu bidang tanah belum dilegalisasi, meski begitu sudah ada kejelasan soal kepemilikan hak tanah. Pemkab pun berharap agar dengan program Prona, ribuan bidang tanah milik warga tersebut dapat segera mendapat legalitas. “Ada 64 ribu bidang tanah kepemilikannya

Kasus Dugaan Jual Beli Lapak Pasar Klewer, di Tangani Tim Saber Pungli Polresta Solo

JournalPolice.com,Solo — Sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan praktik jual beli lapak di pelataran Pasar Klewer diamankan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Barang bukti yang diamankan salah satunya adalah kwitansi jual beli lapak di pelataran Pasar Klewer.  “Usai melakukan pemeriksaan

UN SWISSINDO PROVOST MARSHAL DI CARAKA P1-PKC K1-4.24 CIREBON INDONESIA

Kunjungan tugas Provost Marshal UN Swissindo ke Pendopo Agung Caraka Cirebon, merupakan agenda penting sehubungan dengan kesiapan dan persiapan penataan kembali kekuatan militer multinasional di era perjanjian dunia baru dengan akan berdirinya kembali Istana dan markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa di Indonesia sesuai register sejarah awal perjanjian didirikannya lembaga dunia tersebut. Kantor PBB yang saat ini berdiri (New York Amerika) sesungguhnya berfungsi sebagai aktivitas dunia yang bersifat kesekertariatan untuk anggota bangsa bangsa dan negara di dunia, maka posisi jabatan saat ini dipegang oleh seorang Sekertaris Jendral. Adapun posisi jabatan ketua atau presiden di lemabaga dunia ini sesungguhnya tetap dipegang oleh pemilik sertifikat negara (M1) dalam hal ini adalah HM.MR.A1.Sino AS.S ”2” IR. Soegihartonotonegoro,ST M1.

Program M1 UN Swissindo Sudah Saatnya di Buka, di Terima Rakyat dan Silahkan Download M1nya

Salah satu Program UN Swissindo  yang harus segera diterima oleh Rakyat adalah pemberian Human Obligasi  dan sudah saatnya semua dibuka dan di terima rakyat, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ir.Soegiharto Notonegoro,ST.M1.

Pemberian hibah Human Obligation, diberikan kepada lebih dari 7 milyar manusia di 5 benua, dan masing-masing akan menerima 6 juta dollar Amerika Serikat/orang

1.  Untuk biaya hidup perbulan bagi pelajar-mahasiswa minimal 17thn sebesar 600 dollar dan 1.200 dollar untuk orang dewasa (e-KTP)

2.  Untuk biaya membeli atau membangun rumah sendiri

3.  Untuk membiayai usaha sendiri.

Indonesia Mendesak Adanya Kementerian Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia saat ini sudah mendesak dibutuhkannya Kementerian Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia agar aset nenek moyang bangsa yang besar ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan para sesepuh dan pendiri Republik Indonesia.

INDONESIA PERLU 3 UU AGAR MAKMUR

Tiga undang-undang itu adalah UU Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa, UU Bullion Bank, dan UU Offshore Banking dan Offshore Financing.

Dengan tiga UU ini, aset perbankan Indonesia akan kebanjiran aset. Para pemilik aset yang selama ini dihantui ketakutan berdasarkan pengalaman masa lalu, segera mendaftarkan aset mereka untuk masuk perbankan Indonesia. Aset perbankan Indonesia akan segera menjadi terbesar di Asia bahkan dunia.

SUDAH SAATNYA KPK MEMBIDIK KENAKALAN BANK PEMERINTAH

“SBI yang diterbitkan tahun 2012 sebanyak 9.000 lembar itu, masing-masing lembar bernilai Rp 500 milyar. SBI tersebut diteken oleh Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat oleh Darmin Nasution . Kini ia menjabat Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Kerja Jokowi”

Tak sedikit berita yang beredar, nasabah bank kehilangan uangnya baik dalam jumlah kecil maupun besar. Ada pembobolan melalui atm adapula melalui sistem transaksi antar bank. KYC (Know Your Costumer) bank umumnya disalahgunakan untuk memanfaatkan kekurangan nasabah.

Seorang konsultan keuangan senior berbasis di Hong Kong yang kini bermukim di Jepang Desmond Conway mengatakan, begitu banyak dana investasi yang dikirim ke bank di Indonesia tetapi hilang lenyap tak berbekas hingga kini. Sedangkan bank pengirim sudah dengan tegas menyatakan bahwa uangnya sudah terkirim dengan baik.

Barangkali pernyataan di atas ada hubungannya dengan isu yang beredar bahwa sedikitnya ada sekitar Rp 3.000 trilyun yang seakan tak bertuan di Bank Indonesia hingga saat ini. Patut diduga nilai itu malah lebih. Seperti yang dibicarakan oleh keluarga Danarasa yang saat dihubungi penulis mengatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) senilai Rp 4.500 trilyun yang menggunakan namanya hingga kini tak jelas juntrungannya. Dokumen tersebut berbasis Dollar US yang ada di Commonwealth Bank.